Menggugat Sekretariat Gabungan

Kalam:

Hiruk pikuk pembentukan Sekretariat bersama partai koalisi atau Sekretariat Gabungan partai koalisi menuai kritik yang sangat tajam, karena Dewan pembina Partai Demokrat yang sekaligus Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menunjuk Aburizal Bakrie (Ical) sebagai Ketua harian Sekber. Akronim Sekber Gabungan partai koalisi dengan Sekber Golkar masa lalu meninggalkan kesan bahwa 'Sekber' masa lalu dijadikan alat politik untuk melawan komunis, dan sekaligus memperkuat Front Nasional untuk berkuasa melalui Golkar. 

Sekarang kecenderungannya mirip yaitu akan dijadikan alat perjoangan untuk menyatukan barisan partai koalisi menghadang kemungkinan dinyatakannya hak menyatakan pendapat oleh DPR untuk memakzulkan Wapres Boediono yang diduga terlibat di dalam proses Bailout Bank Century yang merugikan Negara 6,7 Triliun rupiah.Kalau dulu Ketua Dewan Pembina Golkar adalah Soeharto, sekarang Ketua umum Sekber Golkar plus adalah SBY.

Dalam sebuah dialog di metro TV, Tamrin Amal Tomagola (TAT) dan Budiman Sujatmiko,.sependapat untuk mengatakan bahwa apa yang dianggap 'syah syah saja' oleh Presiden SBY di dalam pidatonya menanggapi kasus Sekretariat Gabungan, justru dianggap tidak syah menurut menurut TAT. sesuai system ketatanegaraan. Bagaimana mungkin para ketua umum parpol koalisi yang berada diluar pemerintahan bisa memanggil para menteri cabinet sekalipun atas persetujuan Presiden untuk melakukan koordinasi kebijakan? Sementara mereka juga dapat memeriksa dokumen penting yang seharusnya dirahasiakan?

Bukankah ini merupakan perwujudan 'kong kalikong' transaksi politik untuk kepentingan parpol koalisi itu sendiri ?Mengkritisi Golkar akan peti eskan Skandal Century, I wayan Sudirta (anggota DPD Bali) menengarai, Set Gab anti Demokrasi serta meningkatkan kolusi politik dan menyuburkan praktek politik transaksional yang merugikan rakyat - - "Ini akan mendorong munculnya gerakan politik jalanan" pungkasnya. (Merdeka, 22 mei 2010)

Tulisan Tamrin Amal Tomagola yang yang berjudul "Sekber Golkar Plus", sebelumnya telah saya sadur ke Blog ini, akan diperkaya oleh tulisan J. Kristiadi berjudul "menggugat Sekretariat Gabungan" seperti tertulis di bawah ini, saya copy paste dari harian Kompas, selasa 18 Mei 2010. Selamat membaca. Salam. (a.m.a).

 

Meskipun dikatakan pembentukan Sekretariat gabungan adalah upaya menurunkan suhu politik Indonesia agar menjadi sejuk, menjamin stabilitas politik, dan menciptakan pemerintahan yang efektif, kesan bahwa lembaga tersebut diciptakan sebagai produk tawar menawar politik tidak dapat dimungkiri. Bahkan persepsi public menganggap terbentuknya lembaga tersebut adalah symbol kemenangan Partai Golkar, khususnya Aburizal Bakrie, terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono- Boediono.

Walaupun Panitia Khusus Bank Century gagal mengungkapkan dugaan aliran talangan kepada partai politik tertentu, atau Tim sukses calon Presiden atau wakil Presiden, mereka telah berhasil menggusur Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan. Oleh karena itu tidak mengherankan berbagai kalangan mempunyai anggapan sasaran Partai Golkar dalam kasus Century sejak awal sudah sangat spesifik dan personal.

Tidak terlalu sulit menelisik terbentuknya Sekretariat Gabungan merupakan salah satu produk tawar-menawar politik dan urusan personal yang berujung pada upaya Ketua umum Partai Golkar menyingkirkan Sri Mulyani. Dalam dua tahun terakhir perlawanan Sri Mulyani yang dianggap mengganggu kepentingan Aburizal Bakrie sangat mudah diingat.

Pertama, Sri Mulyani tidak setuju pemerintah mengambil tanggung jawab meluapnya lumpur Lapindo karena kasus itu merupakan tanggung jawab PT Lapindo Brantas, perusahaan milik keluarga Bakrie. Komprominya terbit Peraturan Presiden No. 14 tahun 2007 jo Peraturan Presiden no 48 tahun 2008 yang membatasi PT Lapindo Brantas hanya bertanggung jawab hingga peta terdampak 2007 (maret 2007).

Kedua, tindakan tegas Menteri Keuangan terhadap dugaan tunggakan pajak royalty batu bara perusahaan Grup Bakrie yang diikuti dengan pencekalan beberapa petinggi perusahaan tersebut (agustus 2008).

Ketiga, Menteri Keuangan menolak pencabutan suspensi saham Bumi Resources, PT Bakrie Land, PT Bakrie Sumatra, Bakrie Telepon, dan PT Bakrie Energi Mega. Bahkan Menteri Keuangan membuka kembali perdagangan saham Grup Bakrie yang harganya merosot karena tidak mau disandera suspense tanpa batas waktu yang jelas (nopember 2009).

Keempat, Menteri Keuangan mencegah Bakrie Multicapital menguasai divestasi 14 % saham Newmont Nusa Tenggara karena Sri Mulyani menghendaki semua saham divestasi Newmont Nusa Tenggara dibeli konsorsium perusahaan Negara di bawah PT Aneka Tambang. Namun, perusahaan Grup Bakrie berhasil menguasai divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara 14 % (agustus 2009).

 

Ongkos Politik

Oleh sebab itu, dapat dipahami kalau masyarakat sangat meragukan Sekretariat Gabungan mampu menciptakan pemerintahan yang efektif. Bahkan, sebaliknya, masyarakat justru sangat khawatir lembaga tersebut hanya menjadi media untuk saling mengamankan kepentingan politik Partai dan tokoh-tokohnya.

Atau pemerintah justru semakin rapuh karena partai Golkar yang dalam Pemilu Presiden 2009 menjadi lawan Parpol pendukung Yudhoyono-Boediono sekarang mendapat privilese politik yang menentukan. Hal itu sangat mudah menjadi pemicu konflik diantara Partai Politik yang tergabung dalam koalisi. 

Dalam perspektif pemerintah, Sekretariat Gabungan merupakan ongkos Politik yang harus dibayar agar pemerintahan Yudhoyono-Boediono bebas dari gangguan politik yang dilakukan oleh partai teman koalisinya, terutama partai Golkar, serta untuk menangkal manuver-manuver politik yang dianggap mengancam kelangsungan pemerintahan Yudhoyono- Boediono. Misalnya, gerakan anggota DPR menggalang kekuatan untuk dipergunakan hak menyatakan pendapat pasca-Pansus Bank Century.

Oleh sebab itu, alih-alih menciptakan pemerintahan yang efektif, secretariat gabungan dikhawatirkan justru akan semakin menyandera pemerintahan Yudhoyono- Boediono. Lebih-lebih kalau kewenangan secretariat gabungan dapat memanggil para menteri dengan alasan melakukan konsolidasi kebijakan. Kewenangan tersebut selain merusak tatanan kehidupan kenegaraan, tetapi yang lebih dikhawatirkan, forum tersebut hanya akan menjadi arena siasat dan transaksi kepentingan partai-partai politik.

Namun, yang tidak kalah seriusnya, proses politik yang sarat kepentingan subjektif dan jangka pendek tersebut telah membajak dan bahkan dapat menghancurkan demokrasi. Oleh sebab itu, gagasan sementara kalangan yang bermaksud menggalang kekuatan tandingan untuk meluruskan proses politik agar tidak semakin menyimpang dari kaidah demokrasi harus mendapatkan dukungan.

Selain itu, untuk menghilangkan kecurigaan bahwa pembentukan secretariat gabungan bukan sekedar transaksi politik, pemerintah harus menuntaskan pengusutan dugaan tunggakan pajak Aburizal Bakrie, serta penyelesaian kasus lumpur Lapindo, agar tidak terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.