SINGA PODIUM (yang teduh), DARI MEDAN

(Memperingati usia 80 tahun Drs. Osman Simanjuntak)

Oleh : Drs. Abdul Muin Angkat, M.M.

Kalam.

Pada tanggal 27 desember 2010, saya mendapat surat dari Medan, yang dikirim oleh Bung Bonggas Simanjuntak yang mewakili putra putri Pak Osman Simanjuntak, merencanakan menerbitkan buku yang berjudul: "Perjuangan dan Pengabdianku" yang akan diterbitkan pada bulan maret 2011 yad., dalam menyambut usia yang ke 80 tahun. Di dalam bagian kedua buku tersebut, akan berisikan tulisan tentang pandangan dan pendapat teman, sahabat dan orang dekat beliau, yang mengenal sosok Pak Os seperti sering saya panggil selama ini.

Saya merasa mendapat kehormatan yang tinggi, sehingga saya segerakan menulisnya persis diawal tahun 2011, sebagai penghargaan atas komitmen, keberanian dan kejujuran beliau sebagai politisi dan tokoh kosgoro yang loyal, menjadi panutan, ditengah krisis kepemimpinan Bangsa dan degradasi moral para politisi muda yang haus kekuasaan dan materialistik. Tokoh Osman Simanjuntak adalah senior saya, teman seperjuangan Mas Isman alm., eks Komandan TNI Brigade 17/detasemen I Trip (Tentara Republik Indonesia Pelajar) Jenderal yang menjadi komunikator rakyat pendiri Kosgoro. Sedangkan Pak Os, adalah eks Tentara Pelajar (TP), Sumatera Utara, yang mempunyai akses ke Tentara Pelajar Jawa tengah yang dikomandani oleh Mas Martono. Sebagaimana diketahui gabungan Tentara Pelajar Jawa tengah dan Trip Jawa Timur membentuk Brigade 17 dengan kesatuan lainnya.

Tulisan ini saya masukkan di Blog saya untuk memperkaya visi dan pemahaman 'orang-orang muda' sekaligus sebagai sumber ketauladanan bagi pemimpin masa depan bangsa.(a.m.a)

Apa yang teringat dari sosok pejuang yang sederhana, Pak Osman Simanjuntak profil pendidik yang mengayomi, keras, tapi sebenarnya teguh dalam prinsip, luwes dalam penampilan? Ada dua sisi yang terpadukan dalam kehidupan Pak Os (saya memanggilnya demikian), antara dunia pendidikan dan dunia politik, seperti air yang mengalir. Dari dunia pendidikan Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Medan, tempat beliau mengabdi, menjadikan proses transfer ilmu pengetahuan berjalan simultan sebagai sumber inspirasi dan pemikiran yang tak pernah habis.

Seorang ilmuan yang memperkokoh jati dirinya di dalam kapasitas dan kompetensi seorang pendidik namun secara tak terasa diseberang sana beliau berdiri, memasuki celah dan kisi-kisi 'pertarungan' politik yang sangat keras, tapi dengan kesejukan pandangan yang mengayomi. Pak Os sangat rasional dan kritis, sehingga kalaupun Pak Os bicara agak keras (nadanya), tapi dapat dipastikan bahwa lawan debatnya dapat memahaminya karena alasan yang dikemukakan sangat logis dan rasional. Pak Os dijuluki 'singa podium' kalau sedang bicara di mimbar politik.

Sering Golkar pada masa Amir Moertono dan Benny Moerdani, menganggap Kosgoro terlalu kritis mengkritik, padahal yang melahirkan Sekber Golkar adalah Kosgoro sendiri, Tentu yang berada di depan adalah Pak Os yang selalu menjadi jubir Kosgoro, baik sewaktu Mas Isman masih ada, maupun masa kepemimpinan Pak martono. Walaupun beliau akademisi, tapi bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa rakyat yang terang, lugas, tanpa bertele-tele. Sama dengan Mas Isman, beliau mempraktekkannya bahasa rakyat secara in-concreto itulah bahasa Kosgoro.

Dari langkah-langkah politik yang dijalani Pak Os sejak dari anggota DPRD Sumut, sebagai ketua Pimpinan Daerah kolektif Kosgoro Sumatera utara, sampai menjadi anggota DPR RI fraksi Golkar, kepemimpinan Pak Os sudah teruji di lapangan. Sebagai eks Tentara pelajar Sumatera utara, militansi dan daya juangnya tentu mempunyai 'krenteg' yang sama dengan eks pelajar pejoang Trip Jawa timur, eks Tentara pelajar Jawa tengah serta eks Tentara pelajar Jawa barat.

Satu-satunya Tentara pelajar bersenjata di dunia hanya ada di Indonesia, diantara dua Negara lainnya seperti Vietnam dan Aljazair yang merdeka karena perang. Menurut Mas Isman sekitar 5000 pelajar/mahasiswa telah ikut mengangkat senjata dalam perjuangan perang kemerdekaan sejak 1945 sd 1950. Tak salah rombongan mahasiswa Filipina yang dipimpin oleh putra Magapagal, pada tahun 1949, napak tilas dari Gabru, Wlingi sampai ke Malang untuk melihat secara dekat basis perjuangan pada masa gerilya Tentara pelajar bersenjata Trip Jawa Timur. Mereka sangat bangga terhadap perjuangan pelajar bersenjata satu-satu nya di dunia.

Pengenalan pertama saya dengan Pak Os ketika saya sebagai moderator, mendampingi beliau, pada tahun 1980–an, dimana DPP Generasi Muda (GM) Kosgoro melaksanakan Forum orientasi dan Tatap Muka (Forta) untuk Indonesia bagian Barat, di hotel Transera, Gambir Jakarta. Forta adalah semacam kaderisasi untuk memahami Pedoman Perjoangan kosgoro serta memperluas visi kebangsaan dari perspektif Ipoleksosbud-hankam. Pak Os ditunjuk Mas Isman selaku Ketua Umum dan pendiri Kosgoro, untuk memberikan ceramah tentang Relevansi pengabdian, Kerakyatan dan Solidaritas terhadap pembangunan bangsa.

Pak Os yang bangga dengan kader-kader mudanya, begitu sejuk memberi dorongan dan nasehat kepada kader-kader muda yang kala itu sangat progresif dan militant. Dengan saling asah, asih, dan asuh Pak Os akhirnya mengakui bahwa peranan GM Kosgoro berhasil membesarkan Kosgoro dengan semangat joang yang tinggi. Bung Jhony Baginda sebagai eksponen dan Deklarator GM Kosgoro, saat itu secara kritis meng evaluasi bahwa pada masa itu PPK Kosgoro mengalami stagnan, dan di isi oleh GM.

Dengan penuh kerendahan hati yang sangat familiar, Pak Os memberikan semangat, bahwa di dalam alam demokrasi, . . . " berbeda pendapat adalah fitrah, karena lawan berdebat adalah teman berpikir" - - keindahan alam demokrasi hanya bisa dirasakan apabila di dalamnya mengendap kejujuran, keterbukaan dan keikhlasan. Barangkali itulah kalimat yang sangat berkesan selama ini yang di tularkan oleh Pak Os, kepada anak-anak muda Kosgoro, kita hanya berlawanan di ruang rapat, di luar rapat kita bersaudara, sehingga budaya kritis dan keterbukaan itu merebak sampai sekarang. Bahkan beliau dengan guyonannya sering memberikan 'joke', bila ketemuan dengan teman-teman DPR di senayan, mereka dari partai lainnya sudah paham, akan perbedaan dan karakteristik politisi yang berasal dari Kino mana.

kalau mau tahu, ciri-ciri orang kosgoro adalah.. bila orangnya kritis, kumel dan sederhana, dan sering lupa sisiran, contohnya Sarwono (mantan Menteri Lingkungan hidup), (hahaha semuanya ketawa). Kalau orangnya perlente, pakai dasi, rapi, pasti orang Soksi, dan kalau orangnya santun, agamis, dan suka kompromi, pasti MKGR. Memang hegemoni Golkar dengan dukungan Tri Karya pada masa itu sangat luar biasa, karena dari 244 anggota parlemen 34 orang berasal dari Kosgoro. Dan saya masih ingat ketua paguyuban DPR RI – asal Kosgoro adalah Bung Ben Silitonga (anak buahnya Pak Os), sangat rajin memberi kostribusi bulanan, ketika itu saya sebagai sekretaris Grup Diskusi Nasional Kosgoro, dan diketuai oleh Sarwono Kusumaatmadja.

Menurut pendapat saya sejujurnya, Pak Os berhasil menempa kader-kader muda di Generasi Muda Kosgoro Sumatera Utara sebagai kader yang militant, nasionalis, berani, kritis dan konsisten terhadap nilai-nilai perjuangan Kosgoro yang dikomandoi oleh mas Isman. Mas Sutarjo, bung Muhyir Hasibuan, Bung Mahmuddin Lubis, Bung Sahdan, bung Wisnu, ditambah 7 s.d 8 orang kader Kosgoro yang duduk di DPRD Sumatera Utara, pada masanya. Tak salah bila setiap Rapat PPK yang diperluas, maka poros Sumatera utara (Pak Os), poros Sulawesi Selatan (Pak Yasin Limpo), dan poros Jawa tengah (Herman Nawawi) di tambah dengan DKI (pak Bendol alm.), menjadi peserta rapat dan barometer pengambilan keputusan pada hal-hal yang bersifat penting, yang diputuskan oleh Kosgoro di Pusat. Ketika Pak Jasin Limpo menceritakan kepada saya, bahwa posisi strategis Kosgoro sebagai poros tengah diantara NU dan Muhammadyah, maka 3 serangkai Pak Yasin, Pak Os, dan Pak Bendol adalah yang sering dipanggil Pak Harto, bersama Mas Isman ke Istana. Kekuatan Poros tengah Kosgoro, sebagai Ormas kebangsaan, sangat diperhitungkan, diantara dua Ormas Keagamaan besar adalah suatu kebanggaan, sejarah masa lalu dimana peran strategis Kosgoro sangat dibutuhkan menjadi kekuatan penyeimbang. Sayang posisi itu sekarang hilang tanpa bekas.

Masa kepemimpinan Amir Moertono, S.H. sebagai ketua umum DPP Golkar, periode 1978 sd 1983 posisi Kosgoro sebagai salah satu kino pendiri sangat kritis konstruktif menanggapi manuver politik Golkar pada saat itu. Dan, yang selalu ditunjuk oleh Mas Isman dalam Munas Golkar, untuk mewakili Kosgoro sebagai juru bicara, adalah pak Os, sehingga beberapa julukan khas untuk Kosgoro dianggap sebagai 'anak nakal' dalam keluarga besar. "Sepanjang Golkar tidak lari dari komitmen kerakyatannya, maka Kosgoro akan tetap memberikan aspirasi politiknya kepada Golkar" rupanya konstatasi ini cukup memerahkan telinga para petinggi di Golkar. Pada Mubes IV Kosgoro di Semarang, tahun 1978, tiga tokoh Tri Karya, Isman (Kosgoro), Soegandi (MKGR) dan Suhardiman (SOKSI) sebagai cikal bakal Sekber Golkar bergandengan tangan.

Dalam Mubes V Kosgoro tahun 1985 ketika diadakan reorganisasi badan-badan di dalam lingkungan Kosgoro, untuk menghindari tumpang tindih dan pemborosan, di adakan penggabungan Bamuhas (Badan Musyawarah Pengusaha) Kosgoro, dengan Kosgoro Business Group (KBG) dengan nama baru, HITA (Himpunan Wiraswasta) Kosgoro. Tidak salah kalau nama tersebut berhasil diloloskan oleh sidang komisi karena Pak Os, mengawalnya dengan rapi. HITA, adalah frasa kekitaan atau kebersamaan dalam bahasa Batak. Walaupun pada Mubes ke VI, HITA berubah lagi menjadi Bamuhas, tapi Pak Os cukup puas pernah menorehkan ide kewira usahaan (entrepreneurship) sebagai basis penting dalam kiprah pengembangan Kosgoro ke depan. Kedekatan hubungan pribadi antara Pj. Ketua umum, Martono yang juga merangkap sebagai Menteri Transkop, menggantikan Mas Isman, pasca wafatnya Mas Isman tahun 1982 memberikan warna kepemimpinan Pak Os selaku salah satu ketua, yang tegas kritis dan mumpuni di dalam mewarnai perjalanan Kosgoro.

Pada saat terjadinya perpecahan di tubuh Kosgoro antara kubu Hayono Isman yang menamakan dirinya Independen, dan kubu Agung laksono yang menamakan dirinya Kosgoro 1957, Pak Os kelihatan sangat terpukul. Diwajah beliau tidak tampak keceriaan seperti dulu. Beliau hanya memesankan agar ada orang yang dekat kepada Mas Agung dan dipertemukan dengan Mas Hayono Isman. Sesulit apapun tapi penyatuan kembali Kosgoro yang didirikan oleh Tentara Pelajar Pejuang TRIP, seyogianya mengadakan islah. Suatu hari, Pak Os disela-sela rapat Majelis pertimbangan organisasi di jakarta mengatakan, . . ."kami sebagai pejuang tidak pernah merasa ada dua Kosgoro, karena almarhum Mas Isman sebagai democrat tulen, tidak akan menyukai adanya perpecahan."

    Semoga apa yang diharapkan Pak Os, di usia yang ke-80 tahun, agar terjadi rekonsiliasi antara dua kubu yang terpecah, akan menjadi kenyataan. Waktu jualah yang akan membuktikan bahwa watak Mas Isman yang gandrung akan persatuan akan di gugu dan ditiru oleh kader-kadernya yang cinta damai dan demokratis. Semoga Pak Os diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Tuhan YME, dan cita-cita, keteguhan prinsip, watak serta pengabdiannya kepada nusa bangsa menjadi api dan obor perjuangan bagi generasi penerus. Dirgahayu.

  

 

Pernyataan Umum Kosgoro 12 Desember 2010

Kalam;

Sebuah Ormas kebangsaan Kosgoro yang berciri independen, dan didirikan oleh para pelajar pejuang yang tergabung dalam Tentara Pelajar Republik Indonesia (TRIP) tahun 1957, dikomandoi Alm. Mas Isman. Satu-satunya tentara pelajar bersenjata di dunia, diantara 2 negara lainnya yang merdeka dengan perang; Alzajair dan Vietnam. Pergeseran nilai antara brigade pertempuran ke brigade pembangunan,  menjadikan Ia sosok pemimpin yang berani,  kritis konstruktif  sebagai bukti nilai-nilai kejuangannya. Kosgoro, sudah lama ‘tiarap’ tak bersuara, sekarang mulai menggeliat ingin tetap mengkritisi pemerintah,  sebagai kekuatan ‘moral force’. Isi pernyataan umum ini saya copy paste dari hasil Mukernas Kosgoro,  yang diselenggarakan baru-baru ini di Jakarta, dan saya muat di Blog  untuk memperkaya visi Indonesia kedepan, selamat membaca. Bravo!(a.m.a)

Pendahuluan

Kosgoro  melalui  Mukernas Kosgoro 2010, di Jakarta menyampaikan Pernyataan Sikap yang merupakan kristalilasi nilai dari aspirasi yang disampaikan oleh sebagian besar masyarakat tentang permasalahan permasalahan yang tengah dihadapi berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.    

Prinsip dan sikap Kosgoro mendukung Pemerintahan yang sah, namun tetap bersikap kritis konstruktif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat. Kosgoro selalu membangun etika dan etos kerja, kebersamaan dan kegotong royongan dalam peri-kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik  dibidang sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, dan penegakan hukum menuju Indonesia modern, demokratis dan adil dalam kemakmuran.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Mukernas Kosgoro 2010 menyatakan Pernyataan Umum sebagai berikut : 

 1.    Bidang Ideologi 

Di era keterbukaan dan demokrasi, Kosgoro memandang  perlu seluruh komponen bangsa untuk menyatukan perspektif ideology dalam peri-kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna terwujudnya Negara Indonesia  yang kokoh, utuh, demokratis dengan memperkuat sendi-sendi 4(empat) pilar kebangsaan : Pancasila,UUD 1945,NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, yang dilandasi oleh Sumpah Pemuda 1928.

Dalam rangka memperkuat Nation and Character Building, Kosgoro mendesak Pemerintah meng aktifkan kembali pelaksanaan pendidikan pemahaman dan pengamalan Pancasila secara murni dan konsekwen.  

2.   Bidang Politik

Bahwa check and balance  antara Eksekutif, legeslatif, dan Judikatif diperlukan partisipasi aktif rakyat sebagai pemegang mandate dan penyeimbang sehingga Penyelenggara Negara dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga.

a)    Kosgoro mengusulkan agar kabinet presidensil dapat berjalan secara efektif dan efisien maka demokrasi politik harus  dikembalikan kepada marwah Pancasila.

b)    Kosgoro berpandangan bahwa semangat state responsibility kepada rakyat berangsur menurun dan  para pemimpin mengambil jarak dengan rakyat. Dukungan rakyat sebagai konstituen hanyalah kepentingan sesaat untuk mendapat suara pada saat Pemilu dan Pilkada. Oleh sebab itu, Partai politik harus meningkatkan  pendidikan politik kebangsaan bagi para anggotanya.

c)    Kosgoro mendukung sikap tegas Presiden dalam mengambil langkah-langkah dan kebijakan untuk kepentingan bangsa dan Negara, termasuk mengganti pembantu Presiden yang dinilai tidak berprestasi

3.    Bidang Hukum dan HAM;

Kosgoro menjunjung tinggi tegaknya supremasi hukum, dan    menjadikan  hukum sebagai panglima, (Law state)  agar  terwujudnya Negara hukum yang dilandasi Pancasila.

Kosgoro berpendapat bahwa Revisi berbagai UU serta kodifikasi pasal-pasal dalam  KUHP, terutama KUHAP (pidana umum, pidana khusus) yang kurang relevan dengan perkembangan jaman, agar secara progresif mampu  memenuhi  rasa keadilan  dan citra penegakan hukum.

Kosgoro mengusulkan agar diberikan sanksi hukum yang tegas dan berat terhadap penegak hukum(kepolisian, kejaksaan,dan kehakiman), yang melakukan korupsi dengan menyalahgunakan wewenang sekaligus memberikan efek jera. Tetapi dilain pihak perlu diberikan penghargaan,  atau apresiasi sebagai kompensasi atas tugas-tugas  berat yang yang dilaksanalan dengan baik dan jujur.  

Kosgoro mendesak pemerintah untuk  menyatakan  Korupsi adalah bahaya laten yang harus ditumpas sampai keakar-akarnya karena menggerogoti kekayaan Negara, dan memiskinkan rakyat.

Koruptor harus di hukum seberat-beratnya dan seluruh kekayaannya disita untuk Negara dengan melakukan pembuktian terbalik bagaimana harta tersebut di didapatkan. Pemerintah harus segera memotong rantai korupsi karena sudah menjadi trend sebagai usaha bisnis baru, karena hukum bisa diperjual belikan, dan dalam proses pengadilan masih dimungkinkan berkolaborasi dengan para penegak hukum yang bermental  sogok, dengan memperoleh  pengurangan hukuman.

Kosgoro mendesak agar semua pelaku korupsi tanpa pandang bulu disita seluruh kekayaannya, dimiskinkan dan di cabut haknya untuk mendapatkan remisi.    

4.    Bidang Ekonomi.

         Kosgoro mengusulkan agar dengan segera menyusun system perekonomian nasional 

         yang diamanatkan oleh konstitusi.  Berdasarkan pasal 33 UUD ’45. 

Kosgoro setuju untuk melikwidasi BUMN yang tidak mampu menjalankan misi nya secara professional, untuk meningkatkan penerimaan Negara dan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi,  bagi BUMN yang strategis yang di jual kepada asing dengan mayoritas saham kepemilikan,  sangat bertentangan dengan pasal 33 UUD ’45. Kebijakan BKPM yang hanya mengejar target pendapatan dengan menjual asset Negara ke asing  tanpa memikirkan kepentingan nasional jangka panjang,  sangat melukai hati  rakyat, dan ini harus dihentikan segera.

Kosgoro mendesak pemerintah agar mengkaji ulang regulasi dan alokasi dana perimbangan  pusat dan daerah secara proporsional dengan memperhatikan  asas keadilan dan pemerataan.

Kosgoro mendesak pemerintah untuk mempercepat investasi langsung yang diutamakan pada sector riil, bukan kepada sector perbankan, dan lembaga keuangan lainnya. Insentif bagi sector UKM melalui kredit lunak, sangat membantu pertumbuhan dan memperluas   lapangan kerja  serta mengurangi pengangguran.

5.    Bidang pendidikan dan budaya

Kosgoro mengkontatir bahwa pendidikan kognitif yang berbasis  rasionalisme telah  gagal membangun  nation and character building. Kosgoro menyerukan, agar dunia pendidikan perlu menata ulang system pengajaran dan kurikulum yang berbasis martabat manusia dan hati nurani.

Pengembangan  Metoda pengajaran bersifat holistic yang memadukan IQ,EQ, dan SQ akan menjadi kekuatan kepribadian yang berkarakter dan punya integritas. Disamping itu  menata kembali kebijakan memasukkan mata pembelajaran baru tentang anti korupsi, sejarah perjuangan bamngsa, budi pekerti/ moral pancasila di- sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, adalah usaha prefentif semakin  kokohnya fundamen  Negara pada masa datang. Peningkatan Pendidikan politik berbasis budaya politik melalui ketauladanan  dan etika politik yang santun dan saling menghormati, adalah pembangunan karakter dan integritas.

Bukti bahwa bangsa ini telah Kehilangan martabat kemanusian, terjadinya degradasi moral, dan kehancuran nilai-nilai kejujuran  dengan maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme akan mengancam eksistensi NKRI.  perkelahian antara pelajar dan mahasiswa, konflik horizontal antar suku-suku, dan kelompok masyarakat lainnya memberikan indikasi bahwa  ada sesuatu yang hilang yaitu jati  diri dan kearifan lokal, sebagai bangsa yang bermartabat.

Kosgoro mengusulkan dalam pemeliharaan budaya yang egaliter, agar menghidupkan forum komunikasi kebangsaan melalui pendekatan  kekerabatan etnis sehingga terjadi komunikasi yang bisa saling memahami pluralism dan etnisitas. Komunikasi dan dialog dengan tujuan meminimalisir stigma negative antar etnis ini,  pada gilirannya akan mampu  membangun kembali perasaan kebangsaan, paham kebangsaan  sesuai dengan kebhineka tunggal ika an.

6.    6. Penghormatan Negara terhadap Daerah istimewa /Khusus

Negara RI sesuai dengan pasal 18 UUD ’45, secara eksplisit telah mengakui dan memberi keistimewaan bagi Kraton Ngayoyakarta .Berdasarkan sejarah perjalanan kemerdekaan  proklamasi 17 agustus. Pemerintahan pusat yang sempat hijrah ke Yogyakarta dan ke  Bukit tinggi karena kekosongan pemerintahan tertangkapnya, Soekarno dan Hatta, menjadikan Sultan hamengkubuwono 1X  menjadi tokoh kunci yang memfasiltasi  perlawanan RI dalam perang kemerdekaan melawan penjajah asing yang ingin berkuasa kembali di Indonesia.

Kosgoro mengusulkan kepada DPR, agar di dalam pembahasan RUU tentang DIY, lebih dikedepankan   pembahasan nilai konstitusi, nilai demokrasi dan nilai sejarah, secara komprehensif integrative.

Kosgoro  secara tegas mendukung penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY secara otomatis dijabat Sultan dan Sri Paku Alam.

7.    Pelaksanaan Pilkada dan Otda

 Penyelenggaraan Pilkada untuk pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota selama kurun  

 waktu 6 tahun terakhir ternyata sangat tidak efisien karena memakan biaya penyelengaraan yang sangat besar.  Bahwa sampai dengan tahun 2010, telah dikeluarkan dana 14 Triliun, dengan rincian 10 Triliun dari kandidat calon bupati dan 4 Triliun dari pemerintah pusat.

Kosgoro menghimbau agar Pemilukada Gubernur yang selama ini dipilih secara langsung, dikembalikan kepada Pemilihan DPRD Propinsi.

Untuk memperkuat otoritas kepemiminan Gubernur, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, maka pengawasan  Pilkada Bupati/walikota  bersama KPU diberikan kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraannya secara jujur dan adil. Sedangkan di dalam penyelenggaraan Pilkada Bupati/walikota tetap dilakukan  secara   langsung, dipilih  oleh rakyat.

8.   Penutup

Demikian pernyataan Umum disampaikan untuk mendapatkan perhatian dari semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 12 desember 2010.

Ttd:

H. Efendi Yusuf SH (Ketua umum PPK Kosgoro)

H. Syahrul J. Bungamayang SE (Sekjen PPK Kosgoro)

Mengapa Yogyakarta disebut Daerah Istimewa?

Kalam

Pewarisan nilai-nilai kejoangan semasa Proklamasi sampai Perang kemerdekaan satu dan dua merupakan benang merah yang harus di sampaikan sejujurnya kepada anak bangsa, yang merupakan penerus kemerdekaan sampai akhir zaman. Posisi Daerah Istimewa Yogyakarta  yang pernah menjadi pusat pemerintahan  sebelum dipindahkan ke Bukit Tinggi dibawah Syafrudin Prawira negara, juga merupakan sejarah yang wajib di ketahui  dan dikenang oleh generasi penerus. Sama halnya dengan sejarah Daerah istimewa Aceh, Daerah khusus ibukota Jakarta sampai ke Papua.

Apa yang dilontarkan oleh Presiden SBY beberapa waktu yang lalu tentang istilah  Monarki  dalam hubungannya dengan pembahasan tentang RUU Daerah Istimewa Yogyakarta, serta merta mendapat tanggapan yang kontraversial dari masyarakat. Apakah perlu mempersoalkan hal-hal yang sudah dipahami oleh seluruh warganegara sebagai sejarah lahirnya negara Indonesia merdeka? Apakah masih  perlu penataan sistem ketatanegaraan baru dalam perspektif demokrasi barat? Bukankah berdasarkan permusyawaratan sebagai basis 'local wisdom', serta dukungan Sultan Hamengkubuwono IX, posisi tawar Indonesia dimata dunia internasional menjadi lebih kuat? kontribusi  pemikiran dan ketegasan Sri sultan untuk menyatakan kesultanan Yogyakarta berada dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rahmat sekaligus amanah bagi  Dwi tunggal Soekarno - Hatta untuk memimpin kembali Indonesia merdeka. Bukti konkret adalah serangan Yogya kembali yang dilancarkan oleh Soeharto.

Mempersoalkan kembali masalah Monarki, apakah monarki absolut ataupun monarki kultural, rasanya kurang bijaksana.Monarki di Inggris, Belanda maupun di Thailand sangat berbeda dengan di Indonesia. Kita adalah negeri terjajah selama ratusan tahun, dan berhasil mengusir penjajahan karena keberanian luar biasa dari para pejoang kemerdekaan.Banyak kerajaan-kerajaan yang menyeberang menjadi anteknya Belanda, tetapi Kesultanan Yogya  konsisten untuk memilih dan berada dibawah naungan Republiken. Kekhususan inilah yang perlu dikenang dan dilestarikan, karena kalau alasannya adalah seorang Sultan  dan paku alam otomatis menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, biarlah itu menjadi kekhususan yang abadi, tidak perlu dipersoalkan, apakah mereka harus  dipilih langsung menurut demokrasi barat. Rakyat yogya  yang merupakan representasi rakyat Jawa, secara tulus ikhlas pernah menorehkan sejarah memberikan pengorbanan dan pengabdian melalui Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Kraton Yogya yang merupakan pusat budaya jawa, pusat persembunyian pejuang, tidak pernah mengingkari bahwa musyawarah untuk  rakyat adalah nilai tertinggi. Pengejawantahan  demokrasi bukan abdi paduka, atau sabdo pandito ratu ; Seorang Sultan adalah simbol demokrasi dalam konteks musyawarah, karena di dalam dirinya sudah terpatri komitmen kerakyatan. Dan ini, sudah teruji selama puluhan tahun bahwa komitmen kerakyatan itu tetap terpelihara dengan baik, dibuktikan dengan kepemilikan tanah kraton oleh rakyat tidak pernah dipersoalkan. Oleh sebab itu, apakah dengan demokrasi barat yaitu demokrasi 1/2 + 1, interpretasi pembahasan RUU tersebut harus dimenangkan ketimbang demokrasi kekeluargaan yang sudah terpelihara sejak dahulu kala? Padahal musyawarah telah  hidup di dalam kerapatan adat istiadat suku-suku di Indonesia, haruskah  dikalahkan karena kepentingan politik tertentu? Mengapa Pilkada yang belum pernah di evaluasi oleh pemerintah, akan tetapi sudah menjadi rahasia umum bahwa telah terjadi manipulasi dan 'money politic', dijadikan pembenaran untuk mempersoalkan legitimasi seorang Gubernur?Kenapa demokrasi barat di dewakan padahal melalui prosedur transaksi politik? Bukankah pemberian suara tanpa pamrih oleh rakyat lebih berkualitas, dan merupakan pencerminan keikhlasan dan keadilan? Rasanya,   kita telah  kehilangan nurani sebagai bangsa yang berbudi luhur dan  Insan yang ber Ketuhanan, tega  melupakan sejarah, dengan alasan 'kedaulatan rakyat' bukan 'kedaulatan tuanku'.

Tulisan dibawah ini mungkin secara lebih lengkap mengupas sejarah masa lalu, agar membuka kembali cakrawala berpikir kita ke masa lalu menerima kenyataan sejarah apa adanya, untuk lebih memantapkan visi masa depan, menuju Indonesia moderen. Tulisan ini dikirim oleh sahabat Anton dwisunu Hanung Nugrahanto, melalui Face Book dan saya masukkan ke dalam Blog saya sebagai tulisan yang sangat berharga untuk dibaca oleh generasi penerus.( a.m.a )  
     

Pernyataan SBY yang kelewat dungu dan tidak memahami sejarah serta perasaan orang Yogya membuat banyak pihak meradang, begitu juga dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Kenapa SBY bisa tidak mengerti sejarah Yogyakarta dimana Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada waktu itu mempertaruhkan kedudukan politiknya, tidak mempedulikan tawaran Ratu Juliana yang akan memberikan kedudukan Sri Sultan HB X sebagai Pemimpin Koalisi Indonesia-Belanda dan Menggadaikan kekayaannya untuk berlangsungnya Pemerintahan Republik Indonesia. Generasi muda ada baiknya mengetahui asal usul kenapa Yogyakarta diberikan status wilayah Istimewa sebagai konsesi politik dan penghargaan Pemerintahan Republik Indonesia terhadap peranan rakyat Yogya yang gantung leher mempertaruhkan eksistensi Republik Indonesia.

Tak lama setelah Proklamasi 1945, pemimpin pusat macam Sukarno, Hatta, Subardjo dan Amir Sjarifudin menyatakan bahwa "Eksistensi pengakuan pernyataan Pegangsaan harus didukung kekuatan riil di daerah, Belanda atau pihak asing hanya akan mengakui kemerdekaan itu bila kekuatan-kekuatan daerah mendukung" memang pada hari-hari pertama Jawara Banten sudah mendukung pernyataan kemerdekaan RI dengan mengirimkan pendekar-pendekarnya mengamankan Jakarta. Kekuasaan Jepang di seluruh wilayah Banten direbut oleh para pendekar. Tapi kekuasaan pendekar itu bukan jenis kekuasaan formal yang teratur rapi. Begitu juga dengan dukungan jago-jago silat Djakarta dan Bekasi yang kemudian membentuk laskar bersendjata untuk langsung tarung di jalan-jalan Cikini sampai Kerawang. Kekuasaan Informal langsung mendukung Sukarno. Tapi bagaimana dengan kekuasaan formal yang telah didukung administrasi rapi dan memiliki massa pengikut jutaan. Kekuasaan formal itu terletak di Solo dan Yogyakarta.

Solo dan Yogyakarta disebut dengan daerah Voorstenlanden, atau daerah yang diberi kekuasaan khusus oleh Hindia Belanda sebagai buntut perjanjian Giyanti 1755. Setiap terjadi suksesi Belanda sebagai pemerintah pusat bernegosiasi terus menerus dengan raja baru untuk menambah konsesi wilayah dan peraturan-peraturan baru. Lama kelamaan daerah Voorstenlanden hanya sebatas wilayah Yogyakarta dan Surakarta seluruh wilayah Mataram asli semuanya masuk ke dalam pemerintahan Hindia Belanda. Namun wilayah boleh direbut tapi pada hakikatnya rakyat Jawa Tengah dan Sebagian Jawa Timur menganggap raja mereka berada di Solo dan Yogya. Seperti orang Madiun yang lebih berorientasi pada Mangkunegaran atau Blitar yang menganggap Yogya lebih representatif ketimbang Solo. Namun terlepas dari itu semua raja-raja Yogya dan Solo dianggap bagian dari trah resmi raja-raja Jawa.

Pengumuman kemerdekaan Indonesia dilakukan pada sebuah rumah di Pegangsaan ini artinya : Kemerdekaan itu lahir bukan dalam situasi formal. Pemerintahan pendudukan Jepang tidak lagi pegang kuasa di Indonesia setelah Hiroshima dan Nagasaki di bom atom dan Hirohito dipaksa menandatangani surat pernyataan kalah tanpa syarat dihadapan Jenderal MacArthur dan sebarisan perwira AS bercelana pendek. -Pemerintahan Jepang dipaksa oleh pihak sekutu sebagai pemenang perang untuk mengamankan seluruh aset-aset di wilayah Asia yang diduduki Jepang termasuk Indonesia. Namun perwira-perwira samurai itu juga sudah pernah berjanji pada sebarisan kaum Nasionalis untuk memerdekakan Indonesia, tapi tujuan kemerdekaan itu adalah membentuk : Persekutuan bersama Asia Timur Raya. Kemerdekaan itu ditunda beberapa kali sehingga sempat membuat berang Sukarno. Namun pada malam 16 Agustus 1945 Laksamana Maeda dengan garansi dirinya pribadi membantu kemerdekaan Indonesia sebagai bentuk pemenuhan janji. Hanya saja statement kemerdekaan dikesankan bukan dari Jepang.

Dan Sukarno butuh formalitas. Ia butuh rakyat Jawa, hatinya orang Jawa untuk berdiri dibelakang dia setelah pengumuman kemerdekaan. Sementara Tan Malaka sendiri yang belakangan muncul meragukan kemampuan Sukarno menggalang dukungan rakyat secara utuh, Tan Malaka bilang pada Subardjo "Suruh Sukarno cepat cari dukungan di tingkat daerah, dia jangan bermain di wilayah elite melulu". Apabila tidak mendapat dukungan formal minimal di Jawa maka sekutu dengan cepat bisa melikuidir Indonesia.

Barulah pada pagi hari saat Sukarno sedang rapat dengan beberapa menteri datang sebuah surat kawat (telegram) dari Yogyakarta. Sukarno membuka telegram itu dan langsung melonjak dari tempat duduknya. Mukanya yang sedari awal kusut kurang tidur sontak gembira. Di depan menterinya Sukarno berkata "Surat ini adalah langkah awal eksistensi secara de facto bangsa Indonesia, sebuah functie yang bisa mendobrak functie-functie selanjutnya. De Jure kita sudah dapatkan secara aklamasi pada Proklamasi Pegangsaan tapi De Facto surat ini menjadi pedoman kita semua". Surat 5 September 1945 yang berisi maklumat itu berasal dari Sri Sultan yang berisi bahwa :

Pertama : Bahwa daerah istimewa Ngayogyokarto Hadiningrat bersifat kerajaan adalah daerah Istimewa dari negara Republik Indonesia.

Kedua, bahwa kami sebagai kepala daerah memegang kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarto Hadiningrat dan oleh kerna itu berhubung dengan keadaan dewasa ini segala urusan pemerintahan Ngayogyokarto Hadiningrat mulai saat ini berada ditangan kami dan kekuasaan lainnya kami yang pegang.

Ketiga : Bahwa perhubungan antara Negeri Ngayogyokarto Hadiningrat dengan pemerintahan pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Tiga poin dalam isi surat itu sesungguhnya adalah sebuah negosiasi politik kepada Pemerintahan Republik Indonesia dari kekuasaan Yogya. Bahwa Raja Yogya bersedia masuk ke dalam struktur Indonesia apabila kekuasaan di Yogyakarta terjamin oleh Pemerintahan RI. Sesungguhnya Sri Sultan membuat statement ini adalah kecerdasan Sri Sultan karena ia tidak mau kelak Yogya akan banjir darah oleh revolusi sosial kemudian Yogya dipimpin oleh kelompok-kelompok revolusioner yang tidak bertanggung jawab. Pandangan visioner Sri Sultan ini terbukti jitu : Beberapa waktu kemudian, Kesultanan Deli di Sumatera Timur dan Surakarta terjadi revolusi sosial. Seluruh bangsawan Deli dibantai oleh pasukan yang mendukung terjadinya gerakan anti kerajaan sementara di Surakarta yang sebelumnya diberikan status juga oleh Jakarta sebagai DIS : Daerah Istimewa Surakarta, terkena serbuan pasukan Tan Malaka yang menolak adanya pemerintahan Swapradja, akibatnya status DIS dihapus karena para penguasa Solo tidak bisa mengendalikan keadaan yang take over Solo malah anak-anak muda yang tergabung dalam Tentara Pelajar. Saat itu Sunan Pakubuwono XII dan Sri Mangkunagoro VIII masih bimbang mau berpihak pada Republik atau menunggu Belanda datang. Pada tahun 1940-an seluruh penguasa Kasunanan Solo, Mangkunegaran, Pakualaman dan Kasultanan Yogyakarta adalah raja-raja baru yang terdiri dari anak muda berusia 30-an tahun. Rupanya Sunan PB XII dan Mangkunegoro VIII tidak memiliki kejelian politik seperti Hamengkubuwono IX yang masuk langsung ke dalam struktur pemerintahan RI dan mengendalikan Angkatan Bersenjata serta mengamankan rakyat Yogya dari "Kekacauan-Kekacauan Revolusi".

Tindakan Sultan yang cepat ini justru menguntungkan jalannya sejarah Republik Indonesia di kemudian waktu, karena Sultan dengan kekuasaannya menciptakan suatu daerah kantong yang terkendali. Daerah kantong inilah yang kemudian dijadikan basis perjuangan menegakkan pemerintahan Republik setelah sekutu masuk ke Tanjung Priok. Saat sekutu masuk yang kemudian diboncengi NICA membuat penggede-penggede Republik terancam nyawanya. Sjahrir sendiri pernah merasakan mobilnya diberondong peluru. Hampir tiap malam Sukarno berpindah-pindah tempat karena diburu pasukan intel Belanda, bahkan sering Sukarno tidur di kolong tempat tidur. Hal ini jelas membuat pemerintahan tidak berjalan efektif. Adalah Tan Malaka sendiri yang menganjurkan agar Jakarta segera dikosongkan dari pemerintahan Republik dan Pemerintahan menyingkir ke pedalaman sembari mengefektifkan pemerintahan. Tapi pedalaman mana yang bisa dikendalikan.

Dan Hatta menjawab : "Yogyakarta adalah tempat yang tepat, karena di wilayah sana semua rakyatnya dikendalikan oleh Sultan hanya saja apakah Sultan akan menjamin kita" mendengar ucapan Hatta, Sukarno memerintahkan stafnya menghubungi Sri Sultan. Dalam pembicaraan tidak resmi ditelepon, Sri Sultan berkata :"Saya Sultan Yogya, Sabdo Pendhito Ratu. Menjamin bahwa Pemerintahan Republik Indonesia aman di Yogyakarta" Jaminan Sri Sultan inilah yang dijadikan titik paling penting keberadaan Republik Indonesia ditengah ancaman serbuan pasukan bersenjata Belanda.

Akhirnya dicapai kesepakatan bahwa untuk menghadapi sekutu dan melobi penggede-penggede sekutu adalah Sutan Sjahrir yang ditinggalkan di Jakarta sementara Presiden dan Wakil Presiden sebagai lambang kekuasaan negara dibawa ke Yogyakarta dengan Kereta Luar Biasa (KLB) yang sekaligus memboyong seluruh keluarga mereka. Keberangkatan KLB itu juga menandai perpindahan Ibukota. Peristiwa itu terjadi pada 4 Januari 1946.

Di Yogyakarta, Sri Sultan bertanggungjawab penuh terhadap keselamatan seluruh penggede Yogya. Seluruh pejabat ditempatkan dilingkungan Keraton. Sukarno ditempatkan di Gedong Agung dan Sri Sultan menghormati kekuasaan Republik Indonesia walaupun sesungguhnya Republik ini baru berdiri. Pejabat-pejabat RI itu rata-rata dalam kondisi miskin. Sultan sendiri yang kerap mengambil emas simpanannya untuk membiayai seluruh operasional pemerintahan. Sri Sultan memberikan tanpa dihitung bahkan pernah gaji pegawai Republiek belum terbayar Sri Sultan dengan dana kekayaan pribadi sendiri membiayai gaji-gaji pegawai republiek.

Tahu bahwa Yogyakarta menjadi pusat kendali Republik. Tentara Belanda tidak berani langsung mengebom Yogya. Hal ini terjadi karena Ratu Juliana dulu adalah teman sekolah Sri Sultan di Belanda. Mereka berdua dari SD sampai Kuliah berada dalam lingkungan yang sama. Sri Sultan dipanggil Juliana sebagai Hengky. Bahkan ada gosip Ratu Juliana memiliki cinta sejatinya pada Sri Sultan. Sebelum Yogya digempur pesan dari Kerajaan Belanda bahwa nyawa Sri Sultan tidak boleh dikutak-kutik. Karena sikap keras Juliana yang tidak memperbolehkan kekuatan militernya menyenggol Sri Sultan maka staff militer di Belanda mengambil kebijakan untuk mempengaruhi Sri Sultan agar berpihak pada Belanda.

Sri Sultan ditawari menjadi pemimpin pemerintahan bersama Indonesia-Belanda tapi Sultan menolak. Baginya Indonesia adalah tujuan hidupnya. Karena tidak sabar atas sikap keras Sri Sultan yang berdiri dibelakang pemerintahan Republik maka Belanda mau tidak mau harus menguasai Yogyakarta.

Pada tahun 1948 setelah terjadinya geger Madiun, Belanda punya taktik yang khas dengan caranya yang licik menikam pemerintahan Republik di Yogya. Belanda awalnya mengadakan perjanjian kerjasama latihan militer dengan TNI sebagai wujud gencatan senjata tapi kemudian malah dari Semarang pasukan Van Langen menerobos Yogya dengan Operasi Kraai. Sepuluh ribu penerjun payung menghujani udara Maguwo, Yogyakarta diserbu tanpa persiapan.

Saat itu yang jadi komandan keamanan Kota Yogya adalah Suharto (kelak jadi Presiden RI kedua).Tapi entah pasukan Suharto ada dimana. Letkol Latif Hendraningrat sendiri langsung mencari-cari Suharto tapi tidak ketemu. Sudirman masih terbaring sakit karena paru-parunya menghitam. Sedangkan Bung Karno cs sedang rapat di Gedong Agung.

Pasukan Van Langen dengan cepat masuk ke Gedong Agung. Tapi sebelumnya terjadi perdebatan keras. Sukarno menyerah atau melawan sekutu. Sukarno berpendapat bahwa dengan ia menyerah maka dunia internasional akan meributkan agresi militer Belanda dan memberikan dukungan bagi Indonesia. Tapi pihak Sudirman menghendaki diadakannya perlawanan total, Sukarno dan Hatta harus ikut berperang di pedalaman. Sukarno memilih tidak ikut cara Sudirman.

Sebelum ditangkap pasukan Van Langen Sukarno berpesan pada Sri Sultan agar keutuhan Republik Indonesia dijaga. Sultan hanya mengangguk namun sebagai Raja Jawa ia selalu memenuhi janji.

Sri Sultan berpikir keras dengan apa Yogyakarta harus mendapatkan kemenangan politiknya. Suatu sore Sri Sultan mendengar perdebatan melalui BBC bahwa Indonesia sudah tidak ada lagi. Delegasi Belanda di PBB menyatakan "Pemerintahan Illegal Republik Indonesia sudah Hilang secara de facto yang berkuasa adalah Belanda kota Yogya sepenuhnya dibawah kendali Pemerintahan Belanda". Mendengar hal itu Sultan mendapat ide untuk mengejutkan dunia Internasional. Dipanggilnya Suharto sebagai Komandan Wehrkreise X untuk membangun serangan kejutan. Lalu terjadilah Serangan Umum 1949 yang kemudian mengubah jalannya sejarah. Setelah serangan umum Pemerintahan Belanda di PBB kalah suara dan dukungan Internasional mendukung Pemerintah Republik Indonesia sehingga pada 27 Desember 1949 Belanda mengakui kemerdekaan RI. Karena Juliana sangat membenci Sukarno maka yang datang menandatangani adalah Hatta sementara di dalam negeri yang menandatangani adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX di depan AJ Lovink.

Penandatangan Pengakuan Kedaulatan adalah pengakuan de facto. Dan Republik Indonesia yang masih bayi benar-benar diselamatkan oleh Sri Sultan sebagai pengasuh yang benar-benar menjamin keselamatannya. Lalu setelah puluhan tahun sejarah hendak dilupakan. Masuknya kelompok-kelompok dogol di Jakarta dan menguasai Politik Indonesia. Hanya karena ingin menggusur kedudukan Sri Sultan sebagai kekuatan politik pada pertarungan 2014 maka mereka ingin menghapuskan status daerah istimewa Yogya sekaligus ingin menghilangkan kekuasaan de facto Raja Jawa yang berada dalam lingkungan bangsa Indonesia.

Benar kata Pram : "Sebuah bangsa yang tidak mengerti sejarahnya sendiri hanya akan melahirkan ketololan-ketololan". (ADHN).

Mengenang Mas Isman di HUT ke- 53 Kosgoro (10 nop 1957 - 10 Nop 2010)

Oleh ; Abdul Muin Angkat

Saudara Isman,

Jiwamu tidak mati, tidak mungkin mati.

Engkau, seperti kita sekalian, berasal dari Tuhan.

Dan engkau telah kembali kepada Tuhan, seperti kita sekalian

Pada waktunya juga.

Innalillahi wa inna ilaihi rojiun !

(Sambutan DR. H.Roeslan Abdul gani pada 40 hari wafatnya Mas Isman di

Gedung Nasional Jakarta).

Pasca Mubes IV Kosgoro th 1978 di Semarang, adalah era baru atau angin baru bagi Kosgoro yang berhembus kencang. Mas Isman (alm), Pendiri Kosgoro tgl 10 Nopember 1957, di Semarang gencar mengkritisi Pemerintahan Soeharto c/q Golkar untuk menyuarakan 'semangat kerakyatan' dan pembaharuan system politik yang authoritarian dan represif Orde baru. 

Tak salah kalau Sarwono Kusumaatmadja politisi yang 'bersinar' kala itu dikancah perpolitikan nasional, kepincut, dan ikut masuk Kosgoro sebagai salah satu Ormas yang berbasis kebangsaan. Ketika pada satu ketika ditanyakan apa alasan persisnya mau 'ke kosgoro'? beliau enteng menjawab': …"Karena Kosgoro yang dipimpin oleh Oleh para eks Pelajar pejoang - - bersikap terbuka - - dan kritis terhadap Pemerintah. . ."

Ibarat gayung bersambut, Sarwono berkiprah di Kosgoro, dan oleh mas Isman diberi tanggung jawab untuk memimpin Grup Diskusi Nasional dan Badan Fortanas. Kedua badan inilah yang menjadi ujung tombak kaderisasi kosgoro yang secara teratur melakukan dialog dan debat terbuka antar kader dan yang pada gilirannya menjadi 'clearing house' guna meluruskan visi misi kejuangan organisasi.

Sesuatu yang tidak bisa disangkal eksistensi Kosgoro (salah satu eks Kino yang berpengaruh) sebagai penopang kekuatan Sekber Golkar yang memenangkan Pemilu 1971 dengan suara 62,8 % merupakan tonggak hegemoni Golkar pada Pemilu-Pemilu selanjutnya, di zaman Orde baru. Maka tidak salah apabila Sejak saat itu kader-kader Golkar yang berbasis di Kosgoro muncul dipermukaan duduk dalam cabinet Ordebaru, dan jabatan penting lainnya. Sebut saja misalnya, Martono, Soeprapto, Siswono Yudohusodo, Hayono Isman, Agung Laksono, Theo Sambuaga, Marzuki Achmad, Sunaryo Hadade, Bambang W. Soeharto, ………dst.

Dalam buku Peran Historis Kosgoro oleh Ramadhan KH, Suhardiman selaku ketua Umum SOKSI berpendapat bahwa dibawah kepemimpinan Mas Isman berhasil meng-integrasikan kekuatan Tri Karya (Kosgoro, Soksi, MKGR) sebagai pilar utama Golkar. Walaupun dalam format tersebut ada pilar A(bri) B(irokrat) namun pilar O(organisasi dalam Golkar) terutama Tri karya masih dominan mewarnai perjalanan Golongan Karya. Disorganisasi terjadi secara faktual setelah terjadinya pengendalikan Golkar diluar paham 'kekaryaan' sebagaimana dimaksudkan para pendiri. Tiga kekuatan paham tersebut adalah HMI (personifikasi Abdul Gafur), Sosialis (Midian Sirait), Katolik (Cosmas Batubara).

Keinginan Mas isman untuk tetap mempertahankan 'trade mark' dalam suatu kekuatan Tri karya yang mewarnai Partai Golongan Karya terhenti setelah almarhum tiada, dan ternyata sudah lama terkontaminasi oleh paham lainnya. Sejak tahun 1978 ternyata Golkar dan partai politik sudah menghapuskan 'politik' sebagai pemikiran untuk mempersoalkan 'keadilan' bagi rakyatnya, justru mencari dan membagi kekuasaan untuk kepentingan kelompok. 

Adalah bukti sejarah yang tidak dapat dihapus bahwa pemuda pelajar pejoang yang tergabung dalam TRIP Jawa timur adalah 'kumpulan pelajar yg gila perang' (di dunia; hanya Vietnam dan Indonesia yg punya tentara pelajar yg heroic), yang telah mengorbankan 44 suhada terbujur damai, menjadi martir pada Perang Kemerdekaan sepanjang 1945 sd 1950, yang mengusir tentara pendudukan Inggris dan Jepang di Surabaya - - dan setelah mana mereka mendirikan Kosgoro pada tahun 1957 - - sebagai Organisasi perjoangan baru, untuk membuktikan komitmen dan krenteg untuk tetap mengabdi kepada Bangsa dan Negara. Mas Isman sebagai eks Komandan Trip berujar; …"Mari beralih dari Brigade Pertempuran ke Brigade Pembangunan".

Tokoh Pejuang Nasional

Selasa, 14desember 1982, jenazah Mas Isman yang seharusnya di makamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, atas permintaan keluarga, dikebumikan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, agar lebih dekat dengan rakyatnya. Rencana ibadah Umroh nyaris terlaksana seandainya Alkhalik tidak memanggilnya segera tgl 12 desember 1982, jam 02.12, kembali ke rahmatullah dengan tenang di RS Dr. Soetomo Surabaya. Suasana haru yang menggayut para pelayat semakin diliputi rasa haru yang dalam ketika jenazah di semayamkan di Jl. Cikditiro 34, di rumah kediaman almarhum. Lagu 'Temanku Pahlawan' lirih dinyanyikan remaja Trip lamat-lamat, - - Teringat ku kan padamu Pahlawan Indonesia/ waktu kau akan kembali ke alam yang baka/ Terbayang roman muka mu yang suci dan bersih/ Saat tiba kan menghadap kehadirat Ilahi/ Dengan tulus ikhlas kau korbankan jiwamu/ Kau basahi bumi dengan darah kesatriamu/ Tak akan lenyap jasamu daripada ingatan/ Perjuangan ku teruskan sampai ke akhir zaman.

Jenderal Surono, selaku Menko Kesra mewakili Pangab/Menhamkam M. Yusuf, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Mengikuti upacara yang berlangsung khidmat, berbagai lapisan masyarakat tumplek di area Makam, bukan hanya kader-kader Kosgoro, teman seperjuangannya semasa di Trip, sejumlah Menteri dan para anggota DPR/MPR, dan masyarkat luas,ikut mengantarkan Almarhum ke peristirahatan terakhirnya.

Dalam pidatonya Surono mengemukakan bahwa almarhum Mas Isman adalah seorang Tokoh Pejuang Nasional, baik pada masa merebut dan mempertahankan kemerdekaan selaku komandan Trip di Jawa Timur, maupun dalam masa pembangunan dewasa ini, selaku Ketua Umum Kosgoro. Figur Mas Isman termasuk salah seorang pejuang yang berani, ulet dan tekun dalam mencapai cita-cita perjuangan. Almarhum berani mengatakan yang salah terhadap apa yang disadarinya sebagai suatu kesalahan, dan berani pula mengatakan benar, apa yang dianggap benar. 

Dilingkungan pemuda pada umumnya, para eks tentara pelajar dan pemuda pejuang pada khususnya, beliau dikenal sebagai tokoh berwibawa, diterima secara luas, selalu bersifat terbuka, dan menunjukkan ciri sebagai seorang democrat yang baik. Dikalangan para generasi muda, beliau dikenal sebagai seorang Pembina yang sabar, bersikap edukatif, persuasive, dan berpandangan jauh kedepan. Tak salah kalau Mas Bambang Soeharto di dalam sambutan selaku Ketua Dewan Penasehat Kosgoro, dalam resepsi Ultah ke 53 tgl 10 Nopember di Jl. Teuku Cikditiro 34, mengatakan bahwa lahirnya Kosgoro yang yang ingin menguji 'krenteg'para pejuang '45 untuk berkiprah dalam pembangunan karena 'tidak kerasan' dalam situasi pergolakan politik dan intrik diantara kesatuan bersenjata dewan banteng, dewan gadjah dan seterusnya, - --"Kosgoro bukan pengekor, tapi harus menjadi pelopor- -".

Tradisi Perjuangan yang Mandek

Melihat aktualisasi pelaksanaan Demokrasi pasca reformasi sekarang dimana terlihat adanya gap antara das solen dan das sein maka apa yang terjadi pada sekitar tahun '51 sd '57 saat pergolakan politik menjelang kelahiran Kosgoro, hampir sama, karena kurangnya komunikasi politik antara Parpol dan Ormas sehingga terjadinya 'diskrepansi' antara lembaga politik dengan realitas politik. 

Lembaga politik sebagai kekuatan supra struktur terlalu dominan, sehingga sangat mengganggu berjalannya aspirasi masyarakat dan tidak tertampungnya secara genuine ide-ide pembangunan masyarakat. Terjadilah pemborosan sumber daya manusia, sumber daya alam, potensi maupun dana yang tergerus untuk kepentingan politik, tetapi tidak membawa kemaslahatan kepada rakyat kecil. Contoh sederhana adalah pelaksanaan "pilkada" yang justru melenceng kearah penggunaan demokrasi secara tidak terkontrol karena terjadinya manipulasi dan money politic. Fenomena  gonjang ganjing politik semasa Orde baru di kritisi oleh Mas Isman  agar warna 'kekaryaan' tetap taat azas seperti kelahiran Sekber Golkar terdahulu sebagaimana  analisis di bawah ini.

Pertama, pandangan Mas Isman terhadap perlunya kekuatan baru untuk menampung 'kekaryaan' dari kekuatan non Abri (baca; TNI), dan golongan afilisasi lainnya, sebenarnya bukanlah dimaksud sebagai reprentasi dari Partai Golkar sekarang, tetapi lebih dimaksudkan kepada usaha mengamalkan dan mengembangkan karya-karya kemasyarakatan secara demokratis. Pembinaan demokrasi sesungguhnya tidak mutlak hanya diberikan kepada Parpol, akan tetapi juga secara adil dipangku oleh Ormas kebangsaan, Ormas lainnya, sebagai pertanggung jawaban golongan-golongan terhadap perjalanan demokrasi. (yang dimaksudkan golongan karya (kecil) bukanlah Golongan Karya (besar) yang berkonotasi politik tertentu sebagaimana dijelaskan di dalam Pedoman Perjuangan Kosgoro).

Kedua, Pandangan Mas Isman terhadap pentingnya pemeliharaan dan penciptaan iklim politik yang stabil dan konstruktif, dalam rangka kontinuitas pembangunan, dalam kehidupan nasional. Tradisi perjoangan yang merupakan rantai perjalanan kebangsaan dari angkatan '28, angkatan '45, angkatan '66 serta angkatan reformasi, sekarang ini kehilangan 'greget' karena seolah-olah terpisah satu sama lain. 

Apa yang dimaksudkan sebagai orde reformasi menggantikan peran Orde baru, tidak diikuti dengan paradigm baru sebagai satu model pembangunan kedepan kearah mana bangsa ini mau dibawa oleh para pemimpinnya. Apa yang pernah dikumandangkan oleh mahasiswa ketika 'menjatuhkan' Rezim Soeharto 12 tahun yang lalu, hampir tidak bermakna dan dilupakan dan sampai sekarang karena tidak pernah dirumuskan kembali untuk di evaluasi.

Apakah Pemerintah konsisten terhadap pembangunan yang berbasis pada pasal 33 UUD'45? Mengapa iklim Kapitalisme, liberalism dan neo liberalism pada kenyataannya tetap dilaksanakan secara kasat mata? Mengapa gaya/ sistem perpolitikan nasional lebih liberal dan menghilangkan aspek musyawarah dan mufakat? Pertanyaan tersebut hanyalah ingin menjelaskan bahwa perjalanan demokrasi seperti yang dipikirkan oleh Mas Isman di dalam buku "Mengenang Mas Isman" (Kasno widjojo; 1995) ternyata masih relevan saat ini.

Ketiga, pandangan Mas Isman terhadap kepemimpinan adalah lahirnya seorang pemimpin yang mampu berkomunikasi dan bisa menangkap getaran jiwa rakyat, khususnya pada masyarakat terbesar bangsa ini yaitu para petani.. Dengan tidak adanya komunikasi yang intens terhadap rakyat dan pemimpinnya, maka akan terjadi disharmoni dan jurang yang dalam diantara keduanya. Pemimpin tidak tahu aspirasi rakyat, selanjutnya rakyat tidak tahu apa yang dikehendaki pemimpin. Kekuasaan yang sejatinya diikhlaskan oleh rakyat di dalam proses demokrasi, dalam prakteknya berobah menjadi kelaliman. Yang memimpin minta dijunjung, yang dipimpin malah terbebani.

Secara komprehensif–integratif Mas Isman jauh hari sudah memprediksi bahwa perjuangan bangsa di fokuskan memerangi keterbelakangan, kebodohan, kemelaratan dan kemiskinan yang masih mencengkram kehidupan rakyat. Dengan kalimat yang lebih indah adalah untuk melancarkan pembangunan yang bisa mengangkat tingkat kehidupan rakyat. Yang menjadi tantangan adalah, mampukah transformasi pembangunan dari masyarakat terkebelakang (baca; Negara berkembang) diarahkan, menjadi Negara modern yang makmur dan sejahtera? 

Terhadap pertanyaan ini, penulis membandingkan bahwa Brazil sebuah Negara yang juga pada tahun 1998 mengalami nasib yang sama dengan Indonesia, terkena krisis ekonomi global, akhirnya hanya dalam hitungan 12 tahun dibawah Presiden Luna, bisa memakmurkan 20 juta rakyat miskin, terangkat derajad kehidupannya menjadi kelas menengah yang makmur dan sejahtera. 

Padahal sebenarnya sumber daya manusia dan alam Indonesia jauh lebih baik daripada Negara Brazil. Indonesia yang dijuluki masyarakat yang toto tentrem loh jianawi masih terpuruk dalam angka 15 % (35 juta) rakyat Indonesia masih dibawah garis kemiskinan oleh PBB, (2008), dengan perhitungan pendapatan percapita/perhari Rp. 205.000 /per bulan (di kota) dan rp 165 000/per bulan ( di desa). Sejatinya kalau mau jujur, kebutuhan hidup perhari rakyat Indonesia adalah 2(dua) dollar maka diperkirakan sebanyak 100 juta rakyat masih dikategorikan Miskin, di Indonesia. 

Keempat, pandangan Mas Isman terhadap terhadap 'kegotong royongan'.Jiwa dan pengertian gotong royong, membawa Bangsa ini kepada pengertian yang bersatu, kekeluargaan dan saling tolong menolong; yang kuat membantu yang lemah dan atau sebaliknya, yang lemah meminta bantuan kepada yang kuat, yang pintar membantu yang kurang pintar atau sebaliknya, yang kaya membantu yang miskin atau sebaliknya, Yang kuasa melindungi yang tidak kuasa atau sebaliknya. Pergaulan dalam pengertian hal diatas, dikenal dengan sebutan "Ojo dumeh", yang artinya, janganlah kita mentang-mentang berkuasa, mentang-mentang kaya, mentang-mentang pintar, lantas kita berbuat sekehendak hati pada orang lain. 

Apa yang dicita-citakan mas Isman dalam konteks kegotong royongan di atas untuk membawa Negara bangsa ini kepada kehidupan lebih baik, bersatu, bersifat kekeluargaan dan mantaati Pancasila secara konsekwen, ternyata jauh panggang dari api. Dengan kekuasaan yang semena-mena, BUMN Krakatau Stell, yang diperjuangkan dengan susah payah oleh Bung karno ternyata di jual ke pasar modal, 35 % saham di jual ke- pihak asing. Bukankah ini bertentangan dengan pasal 33 UUD '45 yang menyatakan bahwa seluruh hasil bumi, air dan udara di gunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat? Namun, apa yang terjadi pada BUMN strategis Krakatau Stell dewasa ini?  ternyata Hendri Saparini menguak tabir di Kompas 15 nopember 2010, bahwa sekarang kepemilikan PT 'KS' hanya 30 % dan Posco 70% sebuah perusahaan dari Korea Selatan. Akankah rakyat 'menangis' tanpa bisa berbuat apa-apa?

Kelima, pandangan Mas Isman terhadap Pahlawan Bangsa, perintis kemerdekaan dan seluruh rakyat yang telah memberikan segala-galanya demi kemerdekaan. Jadikanlah pengorbanan mereka sebagai pengingat dan penghati-hati di dalam menjalankan misi perjoangan yang belum selesai - - karena pengorbanan rakyat demikian besarnya terhadap perjoangan bangsa, hendaknya selalu dipupuk sikap rendah hati - - -luwes dalam penampilan namun tetap tegas dalam berpegang pada prinsip-prinsip perjoangan. Jangan sekali-kali menyakiti hati rakyat, jangan angkuh dan suka menakut-nakuti rakyat.

Perpecahan dan Rekonsiliasi

Di dalam kenyataan perpecahan Kosgoro antara dua kubu yaitu kubu Agung laksono yang menamakan dirinya Kosgoro 1957, dan kubu Mas Hayono isman, yang disebut sebagai kubu Kosgoro independen. Masihkah ada kemungkinan dua kubu berseteru untuk kembali ke khittah? Tentu, rambu-rambu kepentingan politik jangka pendek merintangi jalannya rekonsiliasi tersebut. Karena Kosgoro '57 telah menjadikan dirinya di dalam AD/ART menjadi onderbouw Partai Golkar? dan menafsirkan "kekaryaan" Kosgoro identik dengan GOLKAR (huruf besar), atau karena salah menafsirkan Kosgoro adalah salah satu kino dalam pembentukan Sekber Golkar, sehingga otomatis Kosgoro merupakan bagian dari Golkar.

Padahal di dalam Pedoman Perjoangan jelas dinyatakan Kosgoro adalah 1) golongan karya (huruf kecil) dan 2) Kosgoro adalah koperasi yang bernaung di bawah Gerakan koperasi Indonesia. Secara eksplisit juga dinyatakan bahwa Kosgoro tidak ber-afiliasi dengan partai manapun. Bukankah pengingkaran daripada prinsip dasar ini telah dilanggar oleh Kosgoro '57?

Selama masih ada kepentingan politis sesaat yang menjadi akar terjadinya dua Kosgoro, maka rekonsiliasi yang diharapkan sukar akan terwujud. Persaingan dan ambisi diantara dua figure utama, antara Mas Hayono Isman dan Mas Agung Laksono yang berkepanjangan, mengakibatkan cita-cita Kosgoro menjadi mimpi dialam realitas. Kekuatan itu telah musnah sesaat keikhlasan berkorban tercerai berai di dalam hati generasi pelanjut, yang tidak menangkap sinyal dan getaran jiwa perjuangan Mas Isman. 

Di dalam kesatuan Trip (Tentara Republik Indonesia Pelajar) yang merupakan cikal bakal Kosgoro, selama bergerilya lebih lima tahun, sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai perang kemerdekaan yang diakhiri tahun 1951, rasa solidaritas dan kohesifitas sesama lasykar begitu erat sehingga mampu menjadi kekuatan dahsat untuk mengusir kaum penjajah yang berusaha masuk kembali menancapkan kuku kolonialnya di bumi pertiwi.

Transformasi nilai-nilai kejuangan yang dilakoni eks pejuang Trip, diwaktu malam berjaga dengan senapan ditangannya, masih terlintas dalam pikiran mereka: …"rakyat yang melarat-menderita ditengah-tengah alam yang subur makmur, - - - tergugah pikiran dan tekad untuk mengangkat derajad kehidupan rakyatnya". Masihkah nilai-nilai kejuangan tersebut menjadi prinsip dasar kejuangan Kosgoro di alam pembangunan? Atau apakah doktrin Pengabdian, kerakyatan dan solidaritas hanya menjadi pemanis dan lipstik di bibir? Pertanyaan ini semoga menggugah para generasi penerus Kosgoro terutama para kader biologis maupun kader geneologis langsung dari Mas Isman.

Model Kepemimpinan Mas Isman

Sebenarnya model kepemimpinan yang bagaimana yang diperankan oleh Mas Isman di dalam kiprah perjoangannya sejak dari Pendiri TKR Pelajar Surabaya tahun 1945, Komandan Trip, Duta besar, Asisten VI Pangab berpangkat Mayjen, serta Ketua Umum Kosgoro? 

Model Kepemimpinan situasional. Teori ini memiliki kecenderungan terhadap dua hal yaitu konsiderasi dan inisiasi. Konsiderasi merupakan kecenderungan pemimpin yang menggambarkan hubungan akrab dengan bawahan, seperti membela dan memberi masukan kepada bawahan. Sedangkan inisiasi, merupakan kecenderungan pemimpin memberikan instruksi kepada bawahan, dipengaruhi oleh adanya mekanisme kerja yang terstruktur di dalam pelaksanaan tugas. 

Semasa hidupnya di- rumah kediaman jalan Cikditiro 34, semua tamu dan teman-teman seperjuangan diterima dengan baik, bahkan pengurus Kosgoro dari daerah bisa langsung bertemu dikamar beliau tanpa aturan protokoler. Almarhum sangat memperhatikan keadaan keluarga, sangat akrab kepada anak buah terutama kepada mereka yang masih lemah kehidupan ekonominya. Dalam pengelolaan manajemen organisasi, fungsi serta tanggung jawab tugas, dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Penempatan pengurus dibahas secara objektif sesuai dengan kemampuan dan latar belakang pendidikannya.

Model kepemimpinan transformative. Teori Transformasional oleh Burns (1978), menekankan bahwa seorang pemimpin perlu memotivasi bawahannya untuk melakukan tanggung jawab mereka lebih dari yang mereka harapkan, Mereka harus mampu mendefinisikan, mengkomunikasikan dan mengartikulasikan visi organisasi, dan bawahan harus menerima dan kredibilitas pemimpinnya. Menurut Bass (1988), seorang pemimpin transformasional merupakan pemimpin yang kharismatik, dan merupakan peran sentral membawa organisasi mencapai tujuan. 

Dari uraian diatas, bagaimana seorang pemimpin bisa mengkomunikasikan dan mengartikulasikan visi organisasi didapatkan dari Forum Orientasi dan Tatap Muka (Forta) yang diselenggarakan sebagai wadah kaderisasi untuk mensosialisasikan Pedoman Perjuangan Kosgoro keseluruh wilayah, dan menangkap potensi dan program unggulan apa yang akan dikembangkan di satu daerah sesuai aspirasi yang berkembang. 

Dengan bukti terselenggaranya Satuan pendidikan, semula sebanyak 400 institusi, dan terbentuknya koperasi dan puluhan Bank perkreditan rakyat, menandakan program sosial ekonomi Kosgoro di dukung oleh masyarakat luas. Kerjasama Pertanian dengan pihak Jepang di Lampung, PT. Mitsugoro. Disamping itu, pemberian Beasiswa kepada mahasiswa berprestasi, tapi tidak didukung dana yang memadai di perguruan tinggi negeri, dibantu oleh Yayasan Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Mitsui-kosgoro. Kosgoro yang bekerjasama dengan perusahaan MITSUI&CO.,LTD. - Jepang, berhasil memberi bantuan beasiswa dan menjadikan jumlah Alumni penerima sampai saat ini, mencapai 1000 orang yang tersebar diseluruh negeri. 

Semua yang dikerjakan Mas Isman sangat monumental, tetapi apakah kepemimpinan Kosgoro setelah 28 tahun pasca Mas Isman, masih melahirkan kepemimpinan situasional dan transformasional, yang juga memiliki serangkaian kompetensi yang bersifat antisipatif, cepat dan komunikatif? Di dalam era perubahan dan era globalisasi sekarang, nampaknya sebuah organisasi kemasyarakatan harus mampu menerjemahkan visi, misi baru untuk berkompetisi secara sehat dan inovatif. Seperti pesan Mas Isman sebelum wafat, kalian janganlah seperti bebek-bebek kalau suatu saat saya sudah tiada. Atau benarkah sinyalemen James F. Bolt (2009), bahwa telah terjadi krisis pengembangan kepemimpinan, karena para pemimpin kita memang missing in action? Wallahu alam bis sawab.(a.m.a)

  

  

    

  

    

    

  

    

  

 

Kembali ke Persoalan Dasar

Kalam ;

Mengapa para pemimpin kita tidak taat konstitusi?Apakah mereka sebagai penerus generasi tidak pernah membaca Sejarah Perjoangan Bangsa di mulai dari Kebangkitan Nasional 1908, 1928, 1945, Perang Kemerdekaan, 1955, 1959, 1965, Orde baru sampai dengan 1998 pasca reformasi?

Betapa sulit, dalam, dan luasnya pembahasan yang berbasis ilmu pengetahuan di dalam Seminar Pancasila yang di Pidatokan oleh Prof. Mr.Drs. Notonagoro (17 Februai 1959)yang menjelaskan secara ilmiah tempat dan kedudukan Pancasila di dalam ketatanegaraan Indonesia sungguh meng-inspirasi sidang-sidang Konstituante - -dengan jalan "musyawarah"dapat menyelesaikan - - tugas konstitusionalnya kembali ke-UUD 1945. 

Coba simak, betapa rumitnya persoalan mengenai posisi 2(dua) Pancasila sebagai Dasar Negara yang tercantum di dalam Pemboekaan Oendang-oendang Dasar 1945 dan Pancasila yang tercantum di dalam Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara (yang di umumkan oleh Republik Indonesia Serikat), dari perdebatan proses pergantian UUDS kearah UUD yang tetap. Betapa komprehensifnya setiap pembahasan Prinsip-prinsip ketatanegaraan, tetapi sampai pada implementasi justru rezim penyelenggara Negara pasca Orde Baru tidak konsisten dan tidak kreatif melaksanakannya secara konsekwen.

Bandingkan sidang-sidang DPR yang telah menghasilan sekitar 72 UU tapi di bantu oleh Konsultan asing dari negara adi daya, yang tentunya secara politis berkepentingan untuk memperjuangkan misi politik, ekonomi secara terselubung di dalam pasal-pasalnya?Itu pulalah yang terjadi di dalam setiap amandemen yang telah dilakukan sehingga arah dari pembangunan bangsa yang bersumber dari Pancasila yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, menjadi lemah di dalam pelaksanaannya.

Secara khusus tulisan Sri- Edi Swasono di dalam Kompas 12/8 saya tampilkan di Blog ini karena sangat relevan dan berhubungan dengan pandangan, bahwa terseok-seoknya perjalanan bangsa ini, karena pengertian Demokrasi Ekonomi telah dihilangkan dan sama sekali tidak tercantum di dalam Penjelasan UUD yang telah di amandir. Ruh daripada perekonomian yang berdasarkan kekeluargaan dan berbasis kerakyatan telah diselewengkan secara sistematis kepada pemujaan individualism, liberalisme dan kapitalisme. Dengan kata lain, Justru isme dan Pasar bebas yang gagal di Amerika, di era Reformasi ini, di negeri tercinta, di dewakan secara menakjubkan. Mengapa ini dapat terjadi? (a.m.a)

 

Para pendiri bangsa kita sejak pra kemerdekaan telah menegaskan penolakan nya terhadap liberalism dan individualism yang menjadi roh kapitalisme. Kapitalisme selanjutnya berkembang menjadi imperialism.

Mari kita perhatikan secarik catatan perjuangan Soekarno dan Hatta menentang penjajahan. Soekarno menggugat di Pengadilan Bandung pada tahun 1930. Pledoinya berjudul "Indonesia Klaagt-Aan" menegaskan bahwa "…Imperialisme berbuahkan 'negeri-negeri mandat', 'daerah pengaruh'… yang di dalam sifatnya 'menaklukkan negeri orang lain', membuahkan negeri jajahan… syarat yang amat penting untuk pembaikan kembali semua susunan pergaulan hidup Indonesia itu ialah Kemerdekaan Nasional…"

Dua tahun sebelumnya Hatta menudung Pengadilan Denhaag pada tahun 1928 dalam Pledoinya "Indonesia Vrij". Disitu Hatta menegaskan , "…lebih baik Indonesia tenggelam kedasar lautan daripada menjadi embel-embel bangsa lain…"

Pada sidang BPUPKI 15 juli 1945, Soekarno-Hatta sama-sama menyatakan bahwa Negara Indonesia didirikan berdasar rasa bersama. Dari situlah paham bernegara berdasarkan "kebersamaan dan asas kekeluargaan" digariskan dalam konstitusi.

Dasar Sistem Ekonomi

Paham kebersamaan dan asas kekeluargaan dimunculkan Hatta sebagai dasar system ekonomi Indonesia ke dalam UUD 1945 dengan istilah demokrasi ekonomi. Memang Hatta pada edisi pertama majalah perjuangan Daulat Ra'jat(20/9/1931) menyatakan, "… Bagi kita, rak'jat itoe yang oetama, ra'jat oemoem yang mempoenjai kedaoelatan, kekoeasaan (souvereiniteit). Karena ra'jat itu di djantoeng- hati Bangsa. Dan ra'jat itoelah yang mendjadi oekoeran tinggi rendah deradjat kita. Dengan ra'jat itoe kita akan naik dan dengan ra'jat kita akan toeroen. Hidoep ataoe matinya Indonesia Merdeka, semoeanya itoe bergantoeng kepada semangat ra'jat. Pengandjoer-pengandjoer dan golongan kaoem ter-pe- ladjar baroe ada berarti, kaloe dibelakngnya ada ra'jat jang sadar dan insjaf akan kedaoelatan dirinja…"

Artinya, Hatta memosisikan rakyat sebagai sentral-substansial, "takhta adalah milik rakyat". Dari sini lahirlah konsepsi tentang demokrasi ekonomi dengan makna utama "kemakmuran masyarakat lebih utama dari kemakmuran orang-seorang", tersurat dalam Penjelasan UUD 1945 (asli). Penjelasan UUD 1945 ini kemudian dihilangkan melalui amandemen UUD 1945. Namun penjelasan untuk pasal 33 UUD 1945 (Demokrasi Ekonomi) sebagai referensi dan interpretasi otentik tetap berlaku.

Maria Soeprapto yang sekarang Hakim Mahkamah Konstitusi juga telah menyatakan (2005) bahwa "… bagi pasal-pasal yang belum diubah tentunya penjelasan pasal-pasal tersebut masih berlaku dan sesuai dengan makna dan rumusan dalam pasal-pasalnya, misalnya penjelasan pasal 4, pasal 22, dan pasal 33 ayat (1),(2),(3) …"

Para pendiri bangsa menempatkan paham colonial liberalistic yang berasas per orangan pada posisi temporer dan menggantinya dengan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan yang diberi posisi permanen melalui pasa II Aturan Peralihan UUD 1945. Artinya, pembangunan haruslah demi kemakmuran rakyat untuk mencapai societal welfare and happiness, tidak boleh menjadi proses dehumanisasi kapitalistik.

Diskursus mengenai liberalism-individualisme versus kebersamaan dan asas kekeluargaan mungkin tak lagi menarik bagi kalangan ekonom kita saat ini. Namun, kiranya perlu kita ungkap untuk merespons sarasehan ekonomi yang baru-baru ini diadakan. Dipandu oleh Prof. Soebroto dan dibuka oleh Jacob oetama (Kompas 6/7), sarasehan itu menyimpulkan "arah ekonomi merisaukan" dan "ruh pembangunan untuk rakyat hilang".

Jangan direduksi

UUD 1945 yang mendudukkan posisi rakyat sebagai sentral-substansial ini, hendaknya tidak direduksi menjadi marginal-residual sehingga daulat rakyat tersisih oleh daulat pasar (baca; daulat capital), tetapi tetap berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak memosisikan capital sebagai yang primus.

Kita menyaksikan bahwa ekonomi pasar telah gagal mengurangi kemiskinan rakyat dan gagal mengakhiri pengangguran berkelanjutan. Berkat daulat pasar, pembangunan makin terlihat menggusur orang miskin dan tidak menggusur kemiskinan.Pembangunan makin tampak merupakan sekedar pembangunan di Indonesia, bukan pembangunan Indonesia. Ini jauh dari cita-cita menjadi Tuan di Negeri Sendiri . Bisa-bisa rakyat menjadi penonton dan kembali menjadi kuli di negeri sendiri. Retorika ini diteriakkan makin santer!

Benarlah Hendri Saparini (Kompas, 7/7); Kita secepatnya kembali ke Pancasila dan UUD 1945, kembali ke roh ekonomi konstitusi. Presiden SBY dalam Pidato Kenegaraan 14 agustus 2009 di DPR menegaskan bahwa "kita tidak boleh terjerat, menyerah, dan tersandera oleh kapitalisme global yang fundamental". Di depan DPD 19 agustus 2009 Presiden SBY menyatakan pula; "trickle down
effect (yang kapitalistik) telah gagal menciptakan kemakmuran untuk semua". Ini berarti Presiden
memberi harapan datangnya masa besar atau de grosse moment.

 

Peraih Nobel Ekonomi 1970 Paul Samuelson selaku pembaku istilah dan pengertian ekonomi membuat ekonom seluruh dunia bisa saling bicara dalam bahasa ekonomi yang sama. Bukunya, Economics, merupakan buku induk pengajaran ilmu ekonomi. Pengajaran Ekonomi di Indonesia terpaku pada buku induk dan buku teks lain ala Samuelson.

Dalam buku Samuelson edisi pertama (1948) sampai edisi ke-18 (2005) tak ditemukan satu pun perkataan cooperation (kerjasama). Artinya, sejak awal pengajaran Ilmu ekonomi, mahasiswa kita hanya ter-ekspos oleh ekonomi persaingan yang menjadi dasar liberalism ekonomi dan kapitalisme. Ekonomi kerjasama tak dikenal dalam buku induk Ilmu Ekonomi yang diajarkan di kampus kita. Akibatnya kerangka pikir mereka terkapsul oleh ekonomi persaingan, diasingkan dari ekonomi kerjasama dan kebersamaan.

Hal ini memudahkan para lulusan menerima liberalism dan kapitalisme, mewajarkan persaingan bebas dan saling rebut yang menjauhkan kerukunan. Pembangunan tak boleh dilihat dari sekadar meningkatnya GNP atau nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial –kultural, yang memuliakan rakyat, mewujudkan keadilan sosial , dan meningkatkan rasa kebersamaan kohesif dalam kehidupan bermasyarakat.

Saya ikut membenarkan kesimpulan sarasehan ekonomi Kompas; "ruh pembangunan untuk rakyat telah hilang". Bahkan Michael Hudson (2003) menegaskan bahwa imperialism berkembang jadi superimperialisme seperti sekarang dengan segala model hegemoni ekonomi serba canggih. Kita tak boleh lengah. Diperlukan kepemimpinan nasional yang tangguh dan taat konstitusi.